PONTIANAK. Masalah jalan Ketapang-Kendawangan mendapat respon positif dari Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Provinsi Kalimantan Barat. Menurutnya, perlu adanya eksekutif maupun legislatif untuk duduk bersama membahas masalah jalan tersebut. Hal yang paling penting adalah mengawasi mutu jalan tersebut.kamis,(26/06/24)
Ketua GNPK-RI Kalbar menekankan bahwa perusahaan-perusahaan swasta juga harus diundang dalam diskusi ini. Jalan tersebut sering dilalui oleh perusahaan besar dengan muatan yang melebihi kapasitas kekuatan jalan, yang menyebabkan kerusakan cepat. Ini menjadi tanggung jawab para pemangku jabatan untuk mencari solusi, agar tidak saling menyalahkan dan akhirnya ditertawakan oleh masyarakat.
Dalam tahun politik ini, penting untuk memastikan bahwa masyarakat tidak merasa dibohongi. Masyarakat sekarang sudah pintar dan kritis. Diharapkan tidak ada pihak yang menggunakan isu ini untuk kepentingan politik semata.
Masalah ini adalah tanggung jawab bersama, baik masyarakat pengguna jalan, kontraktor yang mengerjakan jalan, maupun anggota eksekutif dan legislatif dari pusat hingga daerah. Masalah pendanaan dan penganggaran sudah dipahami dengan baik oleh legislatif dan eksekutif. Yang menjadi pertanyaan masyarakat adalah mengapa jalan di Kalbar cepat rusak, kecuali jika terkena bencana.
Ketua GNPK-RI Kalbar mengajak semua pihak untuk bersama-sama membangun Kalbar sesuai peran masing-masing. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, tetapi jangan sampai menjadi ajang untuk mencari keuntungan politik.(Sabirin www.cyberpers.com)
