Ponorogo, Klikwartanews.id – Kebijakan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Agraria dan Tata Ruang (ATR) Kabupaten Ponorogo, Ferri Saragih, S.Sit., M.H., mendapat banyak sorotan dan kritik dari masyarakat.
Sejumlah pemohon sertifikat hak milik (SHM) mengaku kecewa karena merasa terpinggirkan. Mereka menilai kebijakan Kepala Kantor ATR/BPN Ponorogo lebih mengutamakan berkas dari Notaris/PPAT dibandingkan berkas dari masyarakat langsung maupun melalui kuasa.
WY (44), salah satu pemohon, menuturkan bahwa dirinya telah mendaftarkan pemecahan bidang SHM dan selalu memantau melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Namun, hingga kini berkas masih tercatat “dalam proses”, meskipun sudah melewati batas standar operasional prosedur (SOP).
“Saya juga menanyakan langsung ke Kantor ATR/BPN Ponorogo. Petugas menyampaikan masih menunggu tanda tangan Kepala Kantor,” ungkap WY.
Dari informasi yang dihimpun media, jejak digital Ferri Saragih sebelumnya juga pernah menuai protes dari aliansi masyarakat Tulungagung karena kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat.
Keluhan serupa juga disampaikan JW (65), pemohon lain. Ia mengaku diarahkan oleh petugas untuk mencabut atau membatalkan berkas pemecahan tanah yang telah didaftarkannya, dengan alasan objek tanah merupakan sawah.
“Padahal saya sudah daftar resmi, bayar PNBP, dan sudah dilakukan pengukuran oleh BPN serta disaksikan perangkat desa. Hanya karena Kepala Kantor tidak mau menandatangani SHM, saya diminta mencabut berkas. Ini jelas merugikan kami secara uang, waktu, dan tenaga,” tegas JW.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut terkesan janggal karena lebih mengutamakan berkas yang diajukan melalui Notaris/PPAT.
Hingga berita ini diturunkan, wartawan masih mengalami kesulitan untuk mengonfirmasi langsung kepada Kepala Kantor ATR/BPN Ponorogo terkait dugaan kebijakan yang dinilai sewenang-wenang tersebut.
Penulis : Iskandar, Heru Wijayanto
